Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap peredaran obat ilegal, pangan berbahaya, dan penyalahgunaan narkotika. Kolaborasi ini juga menjadi langkah antisipatif menghadapi perkembangan modus peredaran narkotika melalui cairan rokok elektrik atau vape.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Ruang Perjamuan Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa pemberantasan narkotika merupakan salah satu agenda penting yang membutuhkan perhatian serius. Perkembangan penyalahgunaan vape sebagai media untuk mengedarkan narkotika cair dinilai menjadi ancaman baru yang perlu diantisipasi melalui pengawasan dan penegakan hukum yang lebih terintegrasi.

Kapolri memandang bahwa perubahan modus operandi peredaran narkotika menuntut kesiapan seluruh institusi terkait. Karena itu, koordinasi antara kepolisian dan BPOM diperlukan untuk memperkuat kemampuan deteksi, pengawasan produk, serta penindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Ia juga mendorong pelarangan peredaran vape secara nasional dan telah memberlakukan kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik bagi seluruh personel Polri, baik ketika menjalankan tugas maupun di luar kedinasan.

Penguatan kerja sama tersebut sejalan dengan semangat kepemimpinan Kapolri melalui prinsip “Polisi Bersama Masyarakat”, yang menempatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sebagai bagian utama dari tanggung jawab kepolisian.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan bahwa perlindungan masyarakat dari produk berbahaya membutuhkan keterlibatan berbagai institusi. Menurutnya, kepolisian memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan, investigasi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Secara khusus, penanganan dugaan penyalahgunaan cairan vape yang mengandung narkotika akan diperkuat melalui pertukaran informasi, identifikasi bahan berbahaya, pengujian laboratorium sesuai kewenangan masing-masing lembaga, serta koordinasi dalam proses penegakan hukum.

Tidak hanya menyasar peredaran narkotika, kolaborasi BPOM dan Polri juga mencakup pengawasan obat-obatan ilegal dan produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan keamanan maupun mutu. Langkah ini penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban peredaran produk yang dapat membahayakan kesehatan.

Kerja sama kedua lembaga turut mendukung agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas, memperkuat ketahanan pangan, serta memberantas peredaran narkotika di Indonesia.

Dalam bidang keamanan pangan, BPOM juga meningkatkan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan tersebut diperlukan agar bahan pangan dan makanan yang disediakan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, serta kelayakan konsumsi.

Prinsip “Bukan pangan kalau tidak aman” menjadi landasan BPOM dalam memastikan produk yang beredar tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Hal ini semakin penting mengingat keamanan pangan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan generasi masa depan.

Sinergi BPOM dan Polri diharapkan tidak berhenti pada koordinasi kelembagaan, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata melalui pencegahan, pengawasan, investigasi, dan penindakan yang lebih efektif.

Dengan memperkuat kerja sama lintas sektor, perlindungan masyarakat dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, baik dari ancaman obat ilegal, pangan berbahaya, maupun penyalahgunaan narkotika. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia yang lebih berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.