Jakarta, 27 Agustus 2026 , Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang dialog bersama masyarakat sipil melalui Forum Konsultasi HAM 2026 yang mengangkat tema “HAM dalam Pembangunan Nasional: Tantangan dan Arah ke Depan”.

Forum tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan pemenuhan hak asasi manusia dalam proses pembangunan sekaligus menghimpun masukan masyarakat sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.

Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM KemenHAM, Sofia Alatas, mengatakan keterlibatan masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat.

Menurut Sofia, forum dirancang agar masyarakat tidak sekadar menerima informasi dari pemerintah. Peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, serta analisis terhadap berbagai persoalan HAM yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Forum Konsultasi HAM 2026 berlangsung melalui beberapa tahapan. Pembahasan diawali dengan pertukaran perspektif, dilanjutkan dengan pemetaan dan pendalaman isu strategis, diskusi tematik, hingga pleno untuk menyatukan berbagai rekomendasi yang muncul dari peserta.

Dalam diskusi tematik, isu HAM dibahas melalui sejumlah klaster. Di antaranya demokrasi dan kebebasan sipil, kebebasan beragama, kesetaraan, persoalan tanah dan lingkungan, sumber daya alam serta kebudayaan.

Pembahasan juga mencakup isu kesejahteraan dan pelayanan dasar, termasuk persoalan pekerjaan dan keadilan ekonomi. Dua isu tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat dan pemenuhan hak ekonomi serta sosial.

HAM Harus Menjadi Bagian dari Pembangunan

Konsultasi publik ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh hak dan kesempatan yang adil.

Karena itu, masukan masyarakat sipil menjadi penting untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus memberikan perspektif terhadap kebijakan yang akan dikembangkan pemerintah.

KemenHAM menyatakan hasil forum akan menjadi salah satu pijakan dalam menentukan arah pemajuan HAM sekaligus memperkuat pembangunan nasional yang inklusif dan berperspektif hak asasi manusia.

Pembangunan yang kuat bukan hanya membangun fasilitas, tetapi memastikan setiap manusia yang berada di dalamnya dihormati, dilindungi, dan memperoleh kesempatan yang adil.