JAKARTA – Pemerintah mulai mematangkan langkah untuk memperluas akses pendidikan tanpa biaya di sekolah negeri. Kebijakan ini diarahkan agar anak-anak Indonesia memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri.

Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, 18 September 2026. Presiden menyatakan bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri, harus dapat digratiskan.

Pernyataan itu kemudian ditindaklanjuti melalui rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 September 2026. Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah penerapan pendidikan gratis sekaligus kebutuhan pembiayaan dan skema pelaksanaannya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa arahan Presiden mencakup pendidikan negeri mulai dari PAUD/TK, SD, SMP hingga SMA/SMK. Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut akan mencakup sekitar 164 ribu sekolah negeri di seluruh Indonesia.

Sementara untuk jenjang perguruan tinggi, pemerintah masih melakukan penghitungan dan menyusun sejumlah pilihan skema. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tengah menghitung kebutuhan pembiayaan serta memetakan kondisi masing-masing perguruan tinggi negeri sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Rencana pendidikan tinggi gratis tersebut mencakup pembahasan mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal. Pemerintah menyebut proses pematangan skema ditargetkan berlangsung dalam waktu sekitar 2–4 minggu untuk kemudian menjadi bahan laporan kepada Presiden.

Sekretariat Kabinet menyebut kebijakan tersebut berangkat dari prinsip bahwa setiap anak Indonesia, tanpa melihat latar belakang keluarga, memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak serta kesempatan yang sama untuk membangun masa depan.

Pembahasan pendidikan gratis juga tidak berdiri sendiri. Pemerintah menyatakan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan sarana sekolah, serta penguatan dukungan terhadap tenaga pendidik menjadi bagian dari agenda yang berjalan bersamaan.

Di sisi pendidikan keagamaan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pesantren. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 menjadi salah satu langkah penguatan kelembagaan melalui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.

Dengan demikian, pendidikan gratis yang tengah disiapkan pemerintah bukan hanya menyangkut penghapusan biaya, tetapi juga membutuhkan desain kebijakan yang mempertimbangkan kapasitas anggaran, kesiapan sekolah dan perguruan tinggi, serta keberlanjutan layanan pendidikan.

Tahapan berikutnya akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara konkret. Pemerintah masih menyusun mekanisme dan skema pembiayaan agar perluasan akses pendidikan dapat berjalan secara terukur dan menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Jika terealisasi sesuai rancangan yang sedang dimatangkan, kebijakan ini akan menjadi salah satu langkah besar dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan negeri dari usia dini hingga pendidikan tinggi.