JAKARTA – Kementerian Kehutanan mendorong penguatan kompetensi tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH) untuk menjawab kebutuhan sektor kehutanan yang terus berkembang. Selain pengelolaan hasil hutan kayu, tenaga profesional juga dibutuhkan untuk mendukung perdagangan karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Kementerian Kehutanan, Krisdianto, mengatakan perluasan peran GANISPH menjadi penting seiring munculnya peluang ekonomi baru di sektor kehutanan, khususnya jasa lingkungan dan perdagangan karbon.
Berdasarkan data Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT), Indonesia saat ini memiliki 14.466 tenaga GANISPH. Namun, distribusinya masih didominasi tenaga teknis bidang hasil hutan kayu, sedangkan tenaga ahli untuk HHBK dan jasa lingkungan masih perlu ditingkatkan.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kementerian Kehutanan menargetkan penambahan GANISPH Pengujian Kelompok HHBK pada tahun depan. Penguatan tenaga teknis ini diharapkan mendukung pengelolaan hasil hutan nonkayu, terutama dalam kegiatan perhutanan sosial, sekaligus meningkatkan potensi penerimaan negara dan daerah.
Direktorat IPHH akan berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani perhutanan sosial guna mendukung pengembangan tenaga teknis sesuai kebutuhan lapangan.
Krisdianto menegaskan bahwa optimalisasi PNBP juga memiliki manfaat bagi pembangunan daerah. Ia menyebutkan bahwa 80 persen penerimaan tersebut kembali ke daerah, sehingga penguatan kapasitas tenaga teknis kehutanan diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah.
Selain menambah jumlah tenaga profesional, pemerintah turut mendorong peningkatan kualitas sertifikasi melalui penyempurnaan regulasi, standar kompetensi, dan kelembagaan. Sertifikasi dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Kementerian Kehutanan juga menekankan pentingnya independensi dan profesionalisme GANISPH dalam menjalankan tugas. Kompetensi yang terstandar diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan hutan, memperkuat tata kelola hasil hutan, serta membuka peluang pemanfaatan jasa lingkungan secara lebih optimal.
Dengan penguatan sumber daya manusia dan sistem sertifikasi, sektor kehutanan diharapkan tidak hanya berorientasi pada produksi kayu, tetapi juga mampu mengembangkan potensi HHBK dan ekonomi karbon secara profesional, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
