JAKARTA – Penguatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dinilai menunjukkan perkembangan positif melalui peningkatan produksi, pertumbuhan ekspor, pengembangan kawasan ekonomi nelayan, serta penguatan pengawasan dan konservasi laut. Berbagai capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam membangun ekonomi maritim yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning, Prof. Dr. Marihot Manullang, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan sektor perikanan tidak cukup diukur melalui peningkatan produksi dan nilai ekspor, melainkan juga harus tercermin dalam perbaikan taraf hidup masyarakat pesisir.
Berdasarkan data yang disampaikan, produksi perikanan nasional sepanjang 2025 mencapai 26,25 juta ton, meningkat 11,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tren pertumbuhan tersebut berlanjut hingga September 2026 dengan capaian produksi sebesar 19,89 juta ton, atau meningkat 3,44 persen secara tahunan.
Perkembangan ini menunjukkan besarnya potensi perikanan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Peningkatan produksi juga dapat membuka peluang bagi tumbuhnya industri pengolahan hasil laut, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah pesisir.
Meski demikian, Marihot menilai peningkatan produksi perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu memperkuat posisi ekonomi nelayan. Pengembangan industri hilir, perbaikan sistem distribusi, ketersediaan fasilitas penyimpanan dingin, serta akses pemasaran menjadi faktor penting agar hasil tangkapan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Kampung Nelayan Merah Putih Jadi Penggerak Ekonomi Pesisir
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program prioritas pemerintah tersebut diarahkan untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat pesisir melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan produktivitas, serta penguatan rantai pasok perikanan.
Pengembangan KNMP diharapkan dapat mengubah kawasan nelayan menjadi ekosistem usaha yang lebih terintegrasi, mulai dari aktivitas penangkapan ikan, penanganan hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran.
Di kawasan KNMP Tongke-Tongke, pendapatan nelayan dilaporkan mengalami peningkatan sekitar 75 persen hingga mencapai Rp7 juta per bulan. Pada saat bersamaan, harga jual ikan disebut meningkat 50 persen menjadi sekitar Rp45 ribu per kilogram.
Menurut Marihot, perkembangan tersebut memberikan gambaran mengenai potensi manfaat ekonomi dari pembangunan fasilitas dan penguatan kelembagaan nelayan. Namun, dampaknya tetap perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan peningkatan pendapatan berlangsung konsisten dan menjangkau lebih banyak keluarga nelayan.
Pengembangan KNMP juga dinilai perlu menyesuaikan karakteristik wilayah. Setiap kawasan pesisir memiliki tantangan berbeda, baik dari sisi ketersediaan sumber daya ikan, kondisi pelabuhan, sarana transportasi, akses pasar, maupun kemampuan pelaku usaha lokal.
Dengan pendekatan yang tepat, target pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029 berpotensi menjadi instrumen pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya laut.
Pertumbuhan Ekspor Buka Peluang Penguatan Industri Nasional
Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional juga memperlihatkan perkembangan yang menjanjikan.
Produk domestik bruto sektor perikanan pada triwulan II 2026 dilaporkan tumbuh 6,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang 2025 mencapai 6,27 miliar dolar AS, meningkat 5,2 persen secara tahunan.
Hingga Agustus 2026, ekspor perikanan tercatat mencapai 4,23 miliar dolar AS atau mengalami pertumbuhan 6,02 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Capaian tersebut memperlihatkan peluang Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan hasil laut internasional. Akan tetapi, peningkatan daya saing membutuhkan lebih dari sekadar volume produksi yang besar.
Marihot menekankan pentingnya pengembangan industri pengolahan, penerapan standar mutu dan keamanan pangan, inovasi produk, serta diversifikasi pasar ekspor.
Industri perikanan nasional perlu didorong menghasilkan lebih banyak produk olahan bernilai tambah agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada perdagangan bahan mentah.
Langkah tersebut sekaligus dapat memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perikanan, serta meningkatkan kontribusi ekonomi daerah.
Pengawasan Laut Perlu Diperkuat untuk Melindungi Kekayaan Nasional
Selain mendorong produktivitas, pemerintah juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga sumber daya kelautan dari praktik penangkapan ikan ilegal dan perdagangan komoditas yang melanggar ketentuan.
Sepanjang periode 2025–2026, KKP dilaporkan telah melakukan penindakan terhadap 502 kapal yang terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan ilegal. Penegakan hukum tersebut disebut berhasil menyelamatkan potensi nilai sumber daya perikanan sebesar Rp12,71 triliun.
Dalam kegiatan pengawasan lainnya, aparat juga dilaporkan menggagalkan penyelundupan sekitar 3,377 juta ekor benih bening lobster dan 1,2 ton ikan napoleon.
Secara keseluruhan, kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan disebut mampu menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp16,03 triliun.
Marihot memandang pengawasan laut sebagai bagian penting dari strategi menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Kekayaan sumber daya perikanan harus dilindungi agar dapat dimanfaatkan secara legal, bertanggung jawab, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.
Pengawasan yang efektif juga dibutuhkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, melindungi nelayan yang mematuhi aturan, dan menjaga keberlanjutan populasi ikan.
Konservasi Laut Menjadi Fondasi Ekonomi Biru
Penguatan ekonomi kelautan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan.
Pemerintah dilaporkan telah memperluas kawasan konservasi laut Indonesia menjadi 31,6 juta hektare hingga Oktober 2026. Angka tersebut melampaui target tahun berjalan yang ditetapkan sebesar 30,7 juta hektare.
Di sisi lain, KKP juga menjalankan program restorasi mangrove pada lahan tambak tidak produktif seluas 2.333,28 hektare di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang.
Upaya perlindungan kawasan laut dan pemulihan ekosistem pesisir menjadi bagian penting dari penerapan ekonomi biru, yakni pembangunan ekonomi yang memanfaatkan potensi laut dengan tetap menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem.
Ekosistem mangrove, misalnya, memiliki fungsi penting sebagai habitat berbagai biota, pelindung kawasan pesisir, penyerap karbon, dan penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Marihot menilai investasi dalam konservasi tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, perlindungan lingkungan merupakan kebutuhan jangka panjang untuk mempertahankan produktivitas sektor perikanan.
Tanpa ekosistem laut yang sehat, keberlanjutan sumber daya ikan dan mata pencaharian masyarakat pesisir akan menghadapi risiko semakin besar.
Kesejahteraan Nelayan Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan
Di tengah perkembangan positif sektor kelautan, sejumlah persoalan struktural masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Tingginya biaya bahan bakar dan operasional melaut, keterbatasan infrastruktur pelabuhan, belum meratanya fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, serta kesenjangan akses pembiayaan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat nelayan.
Perubahan iklim dan cuaca ekstrem juga berpotensi memengaruhi keselamatan melaut, produktivitas tangkapan, serta stabilitas pendapatan keluarga pesisir.
Karena itu, Marihot mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan peningkatan produksi dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penguatan koperasi nelayan, akses permodalan, pemanfaatan teknologi, pendidikan keterampilan, dan perluasan jaringan pemasaran perlu menjadi bagian dari pembangunan sektor kelautan secara menyeluruh.
Ia juga menilai keberhasilan program prioritas KKP perlu ditopang oleh sistem evaluasi yang transparan, terukur, dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
Peningkatan pendapatan nelayan seharusnya diikuti dengan membaiknya kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, membiayai pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, dan mengembangkan usaha produktif.
Dengan demikian, pembangunan kelautan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut.
Menuju Indonesia sebagai Kekuatan Ekonomi Maritim
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan nasional.
Potensi tersebut didukung oleh luasnya wilayah perairan, kekayaan keanekaragaman hayati, posisi strategis dalam perdagangan internasional, serta besarnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi pesisir.
Namun, potensi alam perlu diterjemahkan menjadi keunggulan ekonomi melalui kebijakan yang konsisten, penguatan teknologi, investasi produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola yang berkelanjutan.
Apresiasi yang disampaikan Prof. Marihot Manullang terhadap kinerja KKP sekaligus menjadi pengingat bahwa pertumbuhan sektor perikanan harus berjalan seiring dengan pemerataan manfaat pembangunan.
Keberhasilan Indonesia sebagai negara maritim bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar hasil laut yang diproduksi atau diekspor, tetapi juga oleh seberapa jauh kekayaan laut mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat industri nasional, dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
Dengan mengintegrasikan produktivitas, hilirisasi, pengawasan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat, sektor kelautan dan perikanan berpeluang menjadi fondasi penting bagi terwujudnya ekonomi Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
