Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penataan mekanisme pengadaan dan impor minyak serta gas bumi (migas) melalui Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan yang mengatur pengalihan jalur pengadaan migas dari PT Pertamina (Persero) tersebut saat ini masih memasuki tahap transisi dan konsolidasi.

Bahlil mengatakan, implementasi kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung. Pemerintah masih perlu melakukan koordinasi dan pembahasan bersama Pertamina agar proses peralihan berjalan terencana, termasuk menyiapkan mekanisme pelaksanaan sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.

Ia memastikan bahwa penataan tersebut tidak menggunakan dana APBN. Penegasan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Forum Eksplorasi dan Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

“Transisinya itu butuh waktu setelah kita melakukan konsolidasi dengan Pertamina, baru kita bisa implementasi. Karena tidak serta-merta langsung,” ujar Bahlil.

Menurutnya, kebijakan ini berkaitan dengan penataan pengadaan migas yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas Pertamina. Sejumlah penugasan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat juga berpotensi masuk dalam mekanisme pengadaan melalui Lemigas.

Meski demikian, skema tersebut tidak berlaku bagi perusahaan swasta. Bahlil menegaskan bahwa perusahaan swasta tetap memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri kebutuhan dan mekanisme pengadaan migasnya.

“Kalau untuk swasta enggak dong harusnya ya. Kalau swasta itu urusan mereka,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil turut menyinggung rencana penjajakan pasokan minyak dari Uni Emirat Arab (UEA) sebesar 30 juta barel. Ia menekankan bahwa angka tersebut masih sebatas potensi dan belum menjadi kesepakatan final antara pemerintah dan pihak pemasok.

“Itu masih potensi ya. Semuanya masih penjajakan ya,” ungkapnya.

Penataan mekanisme impor migas ini menjadi perhatian penting mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan energi domestik. Bahlil mengungkapkan, impor minyak mentah dan produk minyak Indonesia saat ini berada pada kisaran 700 ribu hingga 750 ribu barel per hari. Sementara itu, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada pasokan impor.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola pengadaan energi, diversifikasi sumber pasokan, serta koordinasi antarlembaga untuk menjaga keberlanjutan pasokan migas nasional.

Pemerintah berharap proses konsolidasi bersama Pertamina dapat segera diselesaikan sehingga mekanisme pengadaan melalui Lemigas bisa diterapkan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Melalui penataan ini, pemerintah berupaya membangun sistem pengadaan migas yang lebih terorganisasi, dengan tetap memperhatikan efisiensi, kepastian pasokan, dan kebutuhan energi masyarakat.

#IndonesiaDigdaya #BahlilLahadalia #Migas #Lemigas #KetahananEnergi #EnergiNasional #IndonesiaBerdaya