Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi.
Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4/2026 yang ditandatangani Kristomei Sianturi pada 30 Oktober 2026. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan kebijakan ini mengacu pada prakiraan BMKG mengenai awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Melalui surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta melakukan langkah antisipasi sejak dini untuk melindungi masyarakat, mengurangi risiko kerugian, serta mempercepat penanganan apabila terjadi bencana.
BNPB menetapkan delapan langkah kesiapsiagaan, mulai dari pemetaan wilayah rawan bencana berdasarkan kajian risiko, rencana kontingensi, InaRISK, dan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), hingga memastikan kesiapan personel, peralatan, serta logistik darurat.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini dengan mengikuti informasi BMKG. Informasi ancaman bencana harus segera disampaikan kepada masyarakat agar proses evakuasi dapat dilakukan tepat waktu.
Selain itu, koordinasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix perlu diperkuat dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. BNPB juga meminta posko penanganan darurat beroperasi selama 24 jam.
Penguatan kesiapsiagaan masyarakat menjadi perhatian berikutnya, terutama melalui edukasi evakuasi mandiri dan perlindungan kelompok rentan. Upaya mitigasi fisik seperti pembersihan saluran air dan normalisasi sungai juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko banjir.
BNPB turut meminta kepala daerah melalui BPBD menyampaikan laporan perkembangan situasi secara berkala sebagai bagian dari penguatan koordinasi nasional.
Sementara itu, BMKG memperkirakan musim hujan mulai berlangsung secara bertahap pada November 2026. Sebanyak 185 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 24,66 persen luas wilayah daratan Indonesia diprediksi memasuki musim hujan pada bulan tersebut. Jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 266 ZOM pada Desember 2026.
BNPB menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Pemetaan risiko, kesiapan logistik, sistem peringatan dini, dan keterlibatan masyarakat harus dipastikan berjalan sejak sebelum musim hujan mencapai puncaknya.
Melalui langkah antisipatif tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi dampak bencana, melindungi keselamatan warga, dan membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh di seluruh Indonesia.
