Jakarta — DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.
Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan masing-masing fraksi atas pengesahan RUU tersebut.
“Apakah RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Dasco dalam rapat paripurna.
Persetujuan anggota DPR menandai berakhirnya rangkaian pembahasan legislasi yang diharapkan dapat memberikan dasar hukum lebih kuat bagi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.
Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri mengatakan pembentukan undang-undang tersebut merupakan bagian dari upaya negara menjawab persoalan agraria yang selama ini belum terselesaikan secara menyeluruh.
Menurut Iman, persoalan pertanahan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Di sejumlah wilayah, persoalan tersebut juga beririsan dengan konflik agraria yang berlangsung dalam waktu panjang dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Persoalan pertanahan di Indonesia hingga saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang cukup tinggi. Serta konflik agraria yang berkepanjangan dan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat,” ujar Iman.
Ia menjelaskan, kebutuhan terhadap regulasi yang lebih komprehensif juga berkaitan dengan amanat TAP MPR Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dinilai belum sepenuhnya terwujud.
Begitu pula semangat Undang-Undang Pokok Agraria yang selama ini menjadi salah satu fondasi pengaturan pertanahan nasional dinilai masih membutuhkan penguatan melalui pengaturan reforma agraria yang lebih terintegrasi.
“Kondisi ini menuntut hadirnya landasan hukum yang kuat dan menyeluruh agar penyelenggaraan reforma agraria dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, guna mewujudkan keadilan agraria, kepastian hukum, serta kesejahteraan bagi rakyat Indonesia,” kata Iman.
Libatkan Puluhan Pihak
Penyusunan RUU tersebut juga melibatkan proses konsultasi dan penyerapan aspirasi dari berbagai kelompok.
Badan Legislasi DPR disebut telah melakukan pertemuan dengan sedikitnya 55 pihak untuk mendapatkan masukan dalam proses penyusunan regulasi.
Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, hingga kementerian dan lembaga pemerintah terkait.
Masukan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum pengambilan keputusan tingkat I dilakukan setelah pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) diselesaikan pada Senin, 21 September 2026.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan aturan reforma agraria tidak hanya dibentuk dari perspektif pemerintah dan parlemen, tetapi juga mempertimbangkan kondisi serta persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Pemerintah Siapkan Arah Pelaksanaan
Setelah RUU disahkan, perhatian berikutnya bergeser pada bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif.
Pandangan pemerintah mengenai arah pelaksanaan reforma agraria disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Tahap pelaksanaan menjadi penting karena persoalan agraria selama ini tidak hanya menyangkut aspek regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi masyarakat, kepastian hak atas tanah, konflik pertanahan, serta tata kelola penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Dengan disahkannya UU Pengaturan Reforma Agraria, pemerintah memiliki landasan hukum baru untuk melanjutkan agenda penataan agraria secara lebih terarah.
Pekerjaan berikutnya adalah memastikan regulasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif di lapangan, sekaligus memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat.
Pengesahan UU Reforma Agraria menjadi babak baru dalam tata kelola agraria Indonesia. Tantangannya kini bukan hanya bagaimana aturan dijalankan, tetapi bagaimana reforma agraria benar-benar dirasakan masyarakat yang selama ini berhadapan langsung dengan persoalan tanah.
