JAKARTA = Pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program hilirisasi nasional.

Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan penguatan koordinasi antarkementerian diperlukan karena agenda hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Bahlil menyampaikan hal tersebut di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Menurut dia, keberadaan kementerian koordinator diharapkan dapat membuat konsolidasi kebijakan berjalan lebih efektif.

“Koordinasi ini diperlukan karena hilirisasi sangat berkaitan dengan sektor ESDM,” kata Bahlil.

Ia menjelaskan, percepatan program hilirisasi membutuhkan keterpaduan kebijakan di antara kementerian yang memiliki kewenangan teknis. Dengan koordinasi yang lebih terarah, pelaksanaan berbagai program diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

Bahlil juga menyoroti besarnya porsi investasi yang berada di sektor energi dan sumber daya mineral. Menurut dia, sekitar 90 persen investasi berada di sektor tersebut.

Kondisi itu, lanjut Bahlil, menjadi salah satu alasan pentingnya konsolidasi kebijakan. Pemerintah ingin kementerian teknis yang menangani investasi dan hilirisasi dapat bekerja dalam kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi.

Untuk sementara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Namun, Bahlil menegaskan terdapat perbedaan antara kementerian teknis dan kementerian koordinator.

Kementerian teknis menjalankan tugas dan kewenangan sektoral, sedangkan kementerian koordinator berperan mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian agar pelaksanaannya lebih terpadu.

Bahlil sebelumnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Dengan jabatan tersebut, Bahlil memperoleh tanggung jawab tambahan untuk mengoordinasikan kebijakan pemerintah di bidang hilirisasi dan transisi energi, termasuk memperkuat sinergi antarkementerian yang terkait dengan agenda tersebut.