JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perubahan susunan pemerintahan. Sebanyak 18 pejabat dilantik dalam agenda perombakan kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis, mulai dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga jajaran pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Salah satu perubahan terjadi pada sektor hilirisasi dan energi. Bahlil Lahadalia dipercaya mengemban jabatan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Dalam waktu bersamaan, Bahlil tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Perubahan juga terjadi di jajaran kementerian koordinator. Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri kini ditugaskan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jabatan Menteri Luar Negeri kemudian dipercayakan kepada Arrmanatha Nasir.
Sementara itu, Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Di sektor industri, M Sarmuji ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian.
Drajad Hari Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kementerian Keuangan mendapat dua wakil menteri baru, yakni Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman.
Muhammad Saleh Mustafa dipercaya sebagai Wakil Menteri Pertanian, sedangkan Irwan Meilano mendapat amanah sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Selain posisi di kementerian, pergantian turut terjadi pada sejumlah lembaga pemerintahan. Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Dedi Prasetyo kemudian ditunjuk sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Adapun Aryanto Wibowo mendapat tugas sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Posisi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa juga mengalami perubahan. Fadil Imran dilantik untuk mengisi jabatan tersebut.
Pergantian jabatan juga berlangsung di tubuh Polri. Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
Sementara itu, Wahyu Hadiningrat dipercaya menempati posisi Wakapolri. Dengan pelantikan tersebut, kepemimpinan tertinggi Polri resmi berganti.
Perubahan juga dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia. Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman, sedangkan Radian Syam menjadi anggota Ombudsman.
Seluruh pelantikan dilakukan setelah Presiden menerbitkan sejumlah keputusan mengenai pengangkatan dan pergantian pejabat. Keputusan tersebut mencakup jajaran kabinet, lembaga pemerintahan, hingga posisi strategis lainnya.
Perombakan pada 1 Oktober 2026 ini menjadi salah satu perubahan besar dalam susunan pemerintahan Prabowo. Sejumlah sektor strategis mengalami pergantian pejabat, termasuk politik dan keamanan, diplomasi, industri, energi, hingga kepolisian.
Para pejabat yang baru dilantik selanjutnya menjalankan tugas sesuai dengan mandat dan kewenangan masing-masing untuk melanjutkan agenda pemerintahan.
