JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mendorong penyelarasan anggaran kementerian dan lembaga agar belanja negara melalui APBN memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai program pemberdayaan berjalan terpadu, memiliki sasaran yang jelas, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Sinkronisasi lintas sektor juga diharapkan mengurangi tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara.
Dalam Dialog Nasional bertajuk Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026), Muhaimin menekankan perlunya memperluas pelaksanaan program pemberdayaan sebagai bagian dari percepatan pembangunan nasional.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada peningkatan kemandirian, kualitas hidup, pengembangan usaha, pengentasan kemiskinan, serta penguatan kesejahteraan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah.
Ia juga mengajak seluruh kementerian dan lembaga menggunakan standar serta pendekatan pemberdayaan yang selaras agar pelaksanaan program lebih terarah dan terukur.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah menyiapkan kebijakan sebagai pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam menyusun serta menjalankan program pemberdayaan. Koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas juga dinilai penting untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebijakan penganggaran.
Upaya tersebut menjadi bagian dari transformasi pembangunan yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto, dengan menempatkan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan pemerintah.
Ke depan, keberhasilan sinkronisasi anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan keberlanjutan manfaat program. Dengan koordinasi yang kuat, pemberdayaan diharapkan mampu membuka peluang usaha, memperkuat ekonomi lokal, serta mempercepat terwujudnya masyarakat yang mandiri menuju Indonesia Emas 2045.
