Jakarta – Pemerintah Indonesia mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi dengan mengerahkan sekitar 60 ribu personel beserta berbagai sarana pendukung. Namun, kondisi cuaca yang menantang masih menjadi kendala dalam upaya pemadaman dan pengendalian dampak kebakaran.

Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa operasi penanganan karhutla melibatkan sejumlah aset, termasuk helikopter dan pesawat. Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung pemadaman melalui metode water bombing atau penyiraman air dari udara, serta operasi modifikasi cuaca.

Pernyataan itu disampaikan Arrmanatha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan menjadi persoalan serius yang mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Arrmanatha, arahan presiden telah menegaskan pentingnya penanganan karhutla secara sungguh-sungguh. Meski sumber daya manusia dan peralatan telah dikerahkan dalam jumlah besar, pelaksanaan operasi di lapangan tetap menghadapi tantangan, terutama akibat kondisi cuaca.

Selain menyulitkan proses pemadaman, kebakaran juga memicu kabut asap yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan memengaruhi kualitas lingkungan di wilayah terdampak. Karena itu, upaya pengendalian karhutla menjadi penting tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga untuk menekan dampak yang ditimbulkan.

Terkait kemungkinan bantuan dari negara-negara tetangga, Arrmanatha mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui rencana dukungan tersebut. Namun, bentuk dan mekanisme bantuan masih dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemerintah kini melanjutkan upaya penanganan di tengah berbagai kendala yang dihadapi. Kesiapan personel, dukungan peralatan, kondisi cuaca, serta koordinasi dengan pihak terkait menjadi faktor penting dalam mempercepat pemadaman dan mengurangi dampak karhutla di berbagai daerah.