JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perubahan orientasi pembangunan nasional. Menurutnya, kebijakan pemerintah semakin diarahkan untuk menempatkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku pembangunan.

Dalam keterangannya pada Selasa (20/10/2026), Sarmuji menyebut arah kebijakan tersebut mencerminkan penerapan ekonomi konstitusi, yakni pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan kemampuan rakyat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Ia berpandangan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi atau besarnya investasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Sejumlah program prioritas pemerintah menjadi contoh pendekatan tersebut. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat dinilai memiliki peran dalam memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat.

Melalui program-program itu, pemerintah berupaya menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam pemenuhan gizi, peningkatan kesehatan, serta akses pendidikan. Apabila dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Sarmuji menilai pemberdayaan rakyat perlu menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Masyarakat tidak cukup hanya menerima bantuan, tetapi juga harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan, dan membangun kemandirian ekonomi.

Meski demikian, ia mengakui perubahan arah kebijakan dapat memunculkan pandangan yang beragam. Sebagian masyarakat mungkin masih mempertanyakan efektivitas program pemerintah dan membutuhkan bukti nyata mengenai dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Menanggapi hal tersebut, Sarmuji menyatakan bahwa hasil pembangunan membutuhkan waktu untuk terlihat secara menyeluruh. Karena itu, menurutnya, kesinambungan program, pelaksanaan yang efektif, serta evaluasi berkala menjadi faktor penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Ia juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilainya menunjukkan perkembangan positif dibandingkan sejumlah negara lain. Namun, pertumbuhan ekonomi perlu terus diikuti dengan pemerataan manfaat agar peningkatan aktivitas ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai lapisan.

Bagi Partai Golkar, pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berada pada arah yang tepat dalam mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sarmuji menekankan pentingnya menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan agar berbagai program prioritas tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menghasilkan perubahan yang terukur.

Ke depan, tantangan utama pembangunan adalah memastikan bahwa program-program tersebut berjalan efektif, menjangkau kelompok sasaran, dan memberikan manfaat berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan yang berpusat pada rakyat pada akhirnya perlu tercermin melalui peningkatan kualitas hidup, terbukanya kesempatan ekonomi, serta semakin kuatnya kemandirian masyarakat.

Dengan demikian, perubahan paradigma pembangunan tidak cukup dinilai dari arah kebijakan yang diumumkan. Hasil nyata di lapangan, kualitas pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan tetap menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.