JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyiapkan empat rancangan undang-undang strategis sebagai agenda prioritas pembahasan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Keempat regulasi tersebut mencakup RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Masyarakat Adat, RUU Administrasi Kependudukan, serta RUU Perampasan Aset.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pembahasan keempat rancangan regulasi tersebut perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan keterkaitan antara kepentingan negara, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di Jakarta pada Rabu (28/10/2026).
Menurutnya, pembentukan undang-undang tidak cukup hanya menjawab kebutuhan penguatan kelembagaan negara, tetapi juga harus memastikan setiap kebijakan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas serta tidak mengabaikan prinsip keadilan.
Keamanan Siber Menjadi Perhatian dalam Transformasi Digital
Salah satu agenda yang mendapat perhatian DPR adalah RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Regulasi ini dipandang penting seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat, dunia usaha, dan pelayanan publik terhadap teknologi digital.
Penguatan keamanan siber diperlukan untuk melindungi infrastruktur informasi nasional dari berbagai potensi gangguan, termasuk serangan terhadap sistem pelayanan publik, kebocoran data, dan ancaman terhadap keberlangsungan aktivitas digital.
Namun, Dasco mengingatkan bahwa penguatan keamanan digital harus tetap berjalan seimbang dengan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
Perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, serta batas kewenangan aparat dalam ruang digital menjadi sejumlah aspek yang perlu memperoleh pengaturan secara tegas.
Kejelasan pembagian tugas antarlembaga juga diperlukan agar pelaksanaan kebijakan keamanan siber tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Selain itu, mekanisme pengawasan yang transparan dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan keamanan digital.
Dengan pendekatan tersebut, regulasi keamanan siber diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional tanpa mengurangi ruang kebebasan masyarakat yang dijamin oleh hukum.
RUU Perampasan Aset Diharapkan Memperkuat Pemulihan Kerugian Akibat Kejahatan
Agenda penting lainnya adalah pembahasan RUU Perampasan Aset yang berkaitan dengan hasil tindak pidana, termasuk korupsi.
Regulasi ini diharapkan menjadi salah satu instrumen hukum untuk memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, mengamankan, dan memulihkan aset yang berasal dari aktivitas kejahatan.
Dalam penanganan tindak pidana ekonomi, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga dengan upaya mencegah hasil kejahatan tetap dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
Meski demikian, Dasco menekankan bahwa pengaturan perampasan aset harus disusun dengan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi proses hukum yang adil.
Ketentuan mengenai pembuktian, kewenangan pengadilan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik menjadi unsur penting yang harus dirumuskan secara jelas.
Hal tersebut diperlukan agar tindakan perampasan aset memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang.
Perlindungan pihak ketiga juga menjadi perhatian karena suatu aset dapat memiliki hubungan hukum dengan individu atau lembaga yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Oleh karena itu, pengawasan pengadilan dan mekanisme keberatan yang efektif menjadi bagian penting dalam pembahasan regulasi tersebut.
RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Perlindungan Masyarakat Adat Masuk Agenda Legislasi
Selain keamanan siber dan perampasan aset, DPR juga memasukkan RUU Masyarakat Adat sebagai salah satu prioritas pembahasan.
Keberadaan regulasi ini memiliki relevansi terhadap upaya memperkuat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional.
Berbagai persoalan yang berkaitan dengan wilayah adat, pengelolaan sumber daya alam, identitas budaya, serta hubungan masyarakat adat dengan pembangunan menjadi isu penting yang dapat memperoleh perhatian dalam proses legislasi.
Pembahasan RUU Masyarakat Adat juga menjadi kesempatan untuk memperjelas hubungan antara pengakuan hak masyarakat adat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Regulasi yang disusun diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberagaman sosial dan budaya Indonesia.
Meski telah masuk dalam agenda prioritas, rincian tahapan pembahasan dan target penyelesaian RUU Masyarakat Adat belum disampaikan lebih lanjut oleh Dasco.
Administrasi Kependudukan Diharapkan Semakin Adaptif
RUU Administrasi Kependudukan menjadi agenda keempat yang akan memperoleh perhatian DPR dalam masa persidangan tersebut.
Administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik karena berkaitan langsung dengan identitas hukum warga negara serta akses terhadap berbagai layanan dasar.
Kualitas sistem administrasi kependudukan turut memengaruhi efektivitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Dalam perkembangan teknologi pemerintahan, pembaruan regulasi administrasi kependudukan juga memiliki relevansi terhadap integrasi pelayanan digital dan perlindungan data pribadi.
Karena itu, pembahasan regulasi ini dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kebutuhan pelayanan kependudukan yang lebih mudah diakses, akurat, aman, dan inklusif.
Namun, arah perubahan substansi maupun jadwal penyelesaian RUU Administrasi Kependudukan masih menunggu penjelasan lebih lanjut dalam proses pembahasan di DPR.
Keseimbangan Kewenangan Negara dan Hak Masyarakat
Empat agenda legislasi tersebut memperlihatkan luasnya tantangan regulasi yang dihadapi Indonesia, mulai dari perkembangan teknologi digital, pemberantasan kejahatan ekonomi, perlindungan masyarakat adat, hingga peningkatan kualitas pelayanan administrasi negara.
Masing-masing rancangan undang-undang memiliki karakteristik berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan kepastian hukum dan hubungan antara negara dengan masyarakat.
Dalam konteks keamanan siber, negara membutuhkan kewenangan untuk melindungi sistem digital nasional. Namun, kewenangan tersebut harus disertai perlindungan terhadap privasi dan kebebasan warga.
Sementara itu, dalam perampasan aset, negara membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk memulihkan hasil kejahatan tanpa mengabaikan hak kepemilikan yang sah dan prinsip peradilan yang adil.
Adapun pembahasan regulasi masyarakat adat dan administrasi kependudukan memiliki dimensi penting dalam menjamin pengakuan hak serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, proses legislasi membutuhkan pembahasan mendalam, keterbukaan informasi, serta ruang partisipasi bagi kelompok masyarakat yang berkepentingan.
DPR Diharapkan Menghasilkan Regulasi yang Berkualitas
Penetapan empat RUU sebagai prioritas menjadi langkah awal dalam agenda legislasi DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Namun, keberhasilan agenda tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh kualitas substansi undang-undang, efektivitas pembahasan, serta kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat.
Pembentukan regulasi juga memerlukan sinkronisasi dengan ketentuan hukum yang telah berlaku agar tidak menimbulkan pertentangan maupun ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
Dalam proses tersebut, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara menjadi aspek yang perlu terus dijaga.
Pembahasan empat RUU strategis ini diharapkan tidak hanya menghasilkan perangkat hukum yang memperkuat kewenangan negara, tetapi juga membangun sistem perlindungan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan legislasi yang cermat dan partisipatif, DPR memiliki kesempatan untuk menghadirkan kebijakan hukum yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
