JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan Indonesia memiliki komitmen kuat dalam memperluas kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan.

“Kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan menjadi bagian penting Asta Cita, RPJMN, serta visi Indonesia Emas 2045,” ujar Arifah dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Menurut Arifah, komitmen terhadap kesetaraan gender telah memiliki dasar konstitusional di Indonesia dan diperkuat melalui ratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan.

Ia menyebut keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan juga menunjukkan perkembangan. Salah satunya terlihat dari keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mencapai 37 persen.

Selain itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Nasional Lintas Sektor yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, serta kalangan profesional. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi dalam mendorong agenda kesetaraan gender.

Dorong Ekonomi Perawatan

Arifah juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi perawatan atau care economy sebagai salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan perempuan memasuki dunia kerja.

Pemerintah telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan Nasional 2025–2045. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sekaligus membuka akses yang lebih besar bagi perempuan untuk mengisi posisi strategis.

Menurut Arifah, pekerjaan perawatan yang tidak dibayar selama ini menjadi salah satu faktor yang dapat membatasi kesempatan perempuan untuk bekerja dan mengembangkan karier.

“Ekonomi perawatan penting untuk mengurangi beban perawatan tidak berbayar yang selama ini membatasi peluang perempuan bekerja. Dengan pembagian tanggung jawab yang lebih adil, perempuan dapat memasuki lapangan kerja formal dan mengembangkan karier,” katanya.

Tiga Agenda untuk ASEAN

Indonesia juga mendorong kerja sama antarnegara ASEAN untuk memperluas peluang kepemimpinan perempuan. Menurut Arifah, kolaborasi regional dapat mempercepat pertukaran pengetahuan dan praktik kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

Dalam forum ASEAN, Indonesia mengusulkan tiga agenda strategis. Pertama, penguatan ekonomi perawatan. Kedua, peningkatan keterampilan digital serta keterlibatan perempuan dalam aksi iklim. Ketiga, penguatan ketersediaan data mengenai kepemimpinan perempuan.

Arifah mengatakan ketiga agenda tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama regional dalam mendorong peran perempuan di berbagai sektor.

“ASEAN dapat mempercepat kemajuan melalui kerja sama regional yang lebih kuat dan inklusif. Kerja sama tersebut penting untuk mewujudkan Visi Komunitas ASEAN 2045 secara berkelanjutan,” ujar Arifah.