JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya langkah tegas dan berkelanjutan dalam memberantas praktik mafia tanah di Indonesia. Menurutnya, penanganan kejahatan pertanahan tidak boleh berhenti pada proses penegakan hukum, tetapi harus mampu mengembalikan hak masyarakat yang menjadi korban.
AHY menilai persoalan mafia tanah merupakan ancaman serius terhadap rasa keadilan, kepastian hukum, dan keamanan kepemilikan aset masyarakat. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menciptakan keresahan bagi warga yang menghadapi sengketa maupun ancaman kehilangan tanah miliknya.
Pandangan tersebut disampaikan AHY dalam Dialog Kebangsaan di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Lembang, Jawa Barat, sebagaimana dikutip pada Kamis (29/10/2026).
Perlindungan Hak Masyarakat Harus Menjadi Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, AHY mengingatkan bahwa tanah memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat. Selain menjadi tempat tinggal, tanah juga merupakan sumber penghidupan, aset keluarga, dan modal ekonomi yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
Karena itu, ketika hak kepemilikan tanah terganggu akibat tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab, dampaknya dapat memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
AHY menyoroti berbagai keluhan warga yang menghadapi persoalan pertanahan, termasuk mereka yang merasa dirugikan oleh praktik mafia tanah.
Menurutnya, negara harus hadir memberikan perlindungan hukum agar masyarakat tidak kehilangan hak atas tanah yang dimiliki secara sah.
Pemberantasan mafia tanah, lanjutnya, perlu diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh kembali haknya sekaligus merasakan keamanan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan.
Pengalaman Bersama Polri dalam Mengungkap Mafia Tanah
AHY juga mengulas pengalamannya ketika menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pada masa tersebut, kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Republik Indonesia menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan berbagai kasus kejahatan pertanahan di sejumlah wilayah.
Kolaborasi antarlembaga dinilai diperlukan karena praktik mafia tanah dapat melibatkan persoalan administrasi, sengketa kepemilikan, hingga dugaan tindak pidana.
Menurut AHY, keberhasilan penanganan kasus tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah perkara yang berhasil diungkap atau pelaku yang diproses secara hukum.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat yang menjadi korban mendapatkan kembali haknya.
Pemulihan tersebut memiliki arti besar karena dapat mengakhiri ketidakpastian yang selama ini membebani kehidupan warga.
Dengan adanya kepastian kepemilikan, masyarakat diharapkan dapat kembali memanfaatkan tanahnya tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap gangguan maupun klaim yang tidak sah.
Pemberantasan Mafia Tanah Perlu Dilakukan Secara Menyeluruh
AHY menegaskan bahwa pemberantasan mafia tanah membutuhkan komitmen yang kuat serta pendekatan penanganan dari hulu hingga hilir.
Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga perlu didukung pembenahan sistem administrasi pertanahan, penguatan pengawasan, serta koordinasi antarlembaga.
Penanganan yang menyeluruh menjadi penting untuk mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan dokumen, manipulasi administrasi, maupun praktik lain yang berpotensi merugikan pemilik tanah yang sah.
Kepastian hukum atas kepemilikan tanah juga memiliki hubungan erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
Ketika hak pertanahan terlindungi, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengelola aset secara produktif, mengembangkan usaha, dan merencanakan kegiatan ekonomi jangka panjang.
Sebaliknya, sengketa berkepanjangan dapat menghambat pemanfaatan lahan serta menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Oleh karena itu, perlindungan hak atas tanah menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Polri Diharapkan Semakin Dekat dengan Masyarakat
Dalam dialog bersama peserta didik Sespim Polri, AHY turut menyampaikan harapannya agar jajaran kepolisian terus memperkuat peran sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi warga.
Menurutnya, semangat kedekatan antara Polri dan masyarakat perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memberikan perlindungan kepada kelompok yang menghadapi ketidakadilan.
AHY berharap para peserta pendidikan kepemimpinan Polri dapat membawa nilai-nilai tersebut ketika kembali menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
Kepemimpinan aparat penegak hukum dinilai memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam konteks pemberantasan mafia tanah, kehadiran aparat yang tegas dan berpihak pada kepastian hukum diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Kepastian Hukum Pertanahan Mendukung Pembangunan Nasional
Persoalan mafia tanah juga memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan tata kelola pertanahan dan pembangunan nasional.
Ketersediaan tanah yang memiliki kepastian hukum merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, kegiatan investasi, pengembangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, proses pembangunan perlu tetap memperhatikan perlindungan hak masyarakat agar tidak menimbulkan konflik maupun ketimpangan baru.
Karena itu, penguatan tata kelola pertanahan, transparansi administrasi, serta akses masyarakat terhadap pelayanan hukum menjadi aspek yang perlu terus diperbaiki.
Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pertanahan, dan masyarakat diharapkan dapat membangun sistem perlindungan kepemilikan tanah yang lebih efektif.
Pesan utama AHY dalam Dialog Kebangsaan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah harus diukur dari hadirnya keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk menghentikan praktik kejahatan pertanahan, sementara pemulihan hak merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap warga.
Dengan penanganan yang konsisten, transparan, dan menyeluruh, pemberantasan mafia tanah diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi negara.
Pada akhirnya, kepastian hukum atas tanah bukan sekadar persoalan administrasi kepemilikan, melainkan bagian dari upaya menjamin rasa aman, menjaga hak masyarakat, dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih berkeadilan.
