Manila – Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menargetkan penyelesaian Kode Etik Laut China Selatan (Code of Conduct/CoC) sebelum akhir tahun 2026. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama dalam menjaga stabilitas, mencegah konflik, serta memperkuat kerja sama di kawasan yang selama ini menjadi wilayah sengketa.

Target tersebut disampaikan dalam komunike bersama yang diterbitkan setelah pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila. Laut China Selatan menjadi salah satu isu utama yang dibahas mengingat kawasan tersebut masih diwarnai klaim tumpang tindih antara sejumlah negara, termasuk Tiongkok, Filipina, dan beberapa negara lainnya.

Dalam pernyataan bersama itu, ASEAN kembali menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas, serta kebebasan navigasi di Laut China Selatan melalui penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Meski tidak secara langsung menyebut nama negara tertentu, para menteri menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan.

ASEAN juga menyoroti berbagai insiden yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pelayaran dan mengganggu stabilitas regional. Oleh karena itu, percepatan penyelesaian perundingan Kode Etik dipandang sebagai langkah penting untuk membangun kepercayaan serta mencegah eskalasi konflik di masa mendatang.

Menteri Luar Negeri Filipina, Maria Theresa Lazaro, mengatakan proses negosiasi telah menunjukkan kemajuan dan memasuki tahap yang semakin konstruktif. Menurutnya, terdapat komitmen politik dari berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan sehingga penyusunan CoC diharapkan dapat diselesaikan sesuai target pada penghujung 2026.

Selain membahas perkembangan di Laut China Selatan, para menteri luar negeri ASEAN juga memberikan perhatian terhadap situasi di Myanmar. Dalam pertemuan tersebut disepakati perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Konsensus Lima Poin, yang selama ini menjadi kerangka utama ASEAN dalam mendorong penyelesaian krisis di negara tersebut.

Evaluasi tersebut akan mencakup berbagai aspek pelaksanaan konsensus, termasuk upaya penghentian kekerasan, dialog yang inklusif, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta langkah-langkah untuk mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan.

Hasil peninjauan terhadap pelaksanaan Konsensus Lima Poin nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi dan dibahas lebih lanjut dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. ASEAN berharap seluruh langkah tersebut dapat memperkuat peran organisasi sebagai pendorong stabilitas, keamanan, dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara.